Jember-Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak rencana penghapusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA Bapemperda Jember
Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto kompak tidak menghadiri rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di gedung DPRD Jember, Jumat (14/3/2/205) malam.
Bupati Muhammad Fawait menegaskan, anggaran hasil efisiensi perampingan birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan digunakan membiayai layanan dasar.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat menyelesaikan 23 rancangan peraturan daerah tahun ini. Delapan raperda di antaranya diprakarsai parlemen.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan melebur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Wakil Bupati Djoko Susanto berpendapat peleburan itu harus memperhatikan kehendak publik.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki rencana empat skema pemungutan retribusi parkir. Empar skema ini bertujuan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, merampingkan jumlah dinas dari 22 menjadi 17 organisasi perangkat daerah untuk efisiensi. DPRD Kabupaten Jember berharap perampingan itu memikirkan nasib tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN).
Unit pemadam kebakaran dipastikan tak akan menjadi dinas tersendiri dan tetap bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini mengundang pertanyaan DPRD Kabupaten Jember.
Saat ini DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah membahas dua rancangan peraturan daerah inisiatif. Satu di antaranya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menjadi prakarsa legislasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan sejumlah catatan penting.
