Migrant Care, sebuah organisasi pekerja migran, mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan pekerja migran.
KUMPULAN BERITA Bapemperda Jember
“Kami sepakati, semua raperda yang sudah diparipurnakan akan dibahas oleh Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda), panitia khusus, dan masing-masing komisi yang membidangi,” kata Ketua Bapemperda Hanan Kukuh Ratmono, Senin (26/1/2026).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong penerbitan lima peraturan daerah pada 2026. Sebagian adalah perda yang sejak lama tertunda pengesahannya.
Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki peraturan daerah yang mengatur usaha mikro kecil menengah (UMKM). Padahal menurut dari JSatuData milik Pemkab Jember, jumlah usaha mikro mencapai 514.859 unit.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat sering mengundang pelaku pariwisata agar terjalin kesepahaman.
Naskah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember (Riparkab) 2025-2040 memantik kekecewaan sejumlah pelaku pariwisata, yang menghadiri uji publik, di kantor pemerintah daerah, Selasa (23/9/2025).
Perdebatan terjadi antara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hanan Kukuh Ratmono dengan mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).
Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember 2021-2036 diharapkan melindungi pelaku usaha mikro pariwisata tradisional yang tumbuh secara alamiah dari masyarakat lokal.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluarkan lima butir imbauan untuk umat Islam dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.
Pemerintah Kabupaten Jember sempat mengajukan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan kepada Kantor Kementerian Hukum Wilayah Jawa Timur. Namun harmonisasi perbup itu berjalan hanya lima menit.
