Tiga orang dosen anggota Tim Advokasi Kebijakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menemui Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengusulkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR), Jumat (7/11/2025).
KUMPULAN BERITA Komisi D DPRD Jember
Aries Harianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, menegaskan, temuan manipulasi atau mark up klaim Jaminan Kesehatan Nasional tiga rumah sakit di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seharusnya ditindaklanjuti secara hukum.
Temuan manipulasi atau ‘mark up’ klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tiga rumah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak berlanjut ke ranah hukum.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti temuan manipulasi atau mark up klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga rumah sakit.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak mengungkap nominal manipulasi atau ‘mark up’ klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga rumah sakit kepada publik.
Ratusan orang lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut kejelasan status kepada pemerintah. Mereka siap mengisi kekosongan posisi guru di daerah.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Kesehatan setempat untuk mencari solusi agar bisa melunasi tunggakan tujuh bulan gaji 56 sopir ambulance desa.
Setelah dua kali melayangkan surat permohonan rapat dengar pendapat, perwakilan sopir ambulance desa akhirnya bisa bertemu Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (13/8/2/2025).
DPRD Jember, Jawa Timur, berharap penyandang disabilitas dimasukkan kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian mereka mendapatkan program sosial prioritas yang sama dengan warga miskin.
Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak pernah bisa dilaksanakan dengan konsisten.
