Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memandang perlunya pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
KUMPULAN BERITA Fraksi PPP Jember
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan sejumlah hal dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan dilema. Perusahaan ini mengalami jatuh bangun selama 54 tahun dari penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penerima ‘sedekah’ berupa penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Nasional Demokrat mendukung penataan kawasan kampus, termasuk relokasi pedagang kaki lima, di Kelurahan Tegalboto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemeruntah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempermudah akses pelayanan pajak kepada masyarakat, setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah batu ujian bagi lembaga eksekutif dan legislatif daerah. DPRD Jember berharap kesepakatan bersama tak meleset.
Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengalokasikan dana bantuan bagi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dalam Anggaram Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
“Berdasarkan data perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur per Agustus 2023, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama yaitu 903 kasus. Angka ini sangat fantastis dan memprihatinkan.”
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyayangkan kegagalan program J-Berteman (Jember Bersih Terang dan Aman) tahun ini.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak dan retribusi yang sudah diberikan kepada negara, menyusul pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati Hendy Siswanto.
