Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah menaikkan insentif untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) setahun terakhir. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai guru PAUD berkontribusi besar terhadap perkembangan anak.
KUMPULAN BERITA Fraksi PPP Jember
Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional sudah menerbitkan persetujuan substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044. Namun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menganggap uji publik belum cukup.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan penggunaan energi terbarukan, seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi dalam pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum, gedung pemerintahan, dan rumah- rumah penduduk.
Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati Hendy Siswanto agar lebih memperhatikan generasi muda dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) 2025- 2045.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan peningkatan peran pondok pesantren dalam memperkuat misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2045.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) diperbarui. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menargetkan capaian penerimaan bisa di atas 80 persen dari target kurang lebih sebesar Rp 90 miliar.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menambah jumlah guru ngaji penerima insentif.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyetujui rehabilitas gudang beku ikan terintegrasi (integrated cold storage atau ICS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Hendy Siswanto menegaskan, pihaknya akan memasang videotron sebagai bagian dari pembangunan alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang memakan anggaran Rp 26 miliar.
Tiga fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti pendirian pabrik pupuk organik oleh pemerintah daerah setempat, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2023.
