Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember berharap adanya evaluasi lebih mendalam terhadap optimalisasi anggaran, menyusul disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.
KUMPULAN BERITA Fraksi PPP Jember
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap aparatur sipil negara (ASN) setelah pemerintah daerah setempat melakukan perampingan dinas.
Serapan belanja modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2024 hanya 71,31 persen dari Rp 379,70 miliar. Ini mencerminkan kelemahan mendasar Pemerintah Kabupaten Jember.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi revisi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan untuk memasukkan variabel sistem manajerial lembaga pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berbasis digital, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengawali 2025 dengan membahas dua rancangan peraturan daerah prakarsa, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Musim hujan tiba dan mengguyur hampir setiap hari. DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah mengambil langkah-langkah agar bencana tidak terjadi dan meluas.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memuji keberadaan pabrik pupuk organik milik pemerintah daerah. Namun PPP menekankan perlunya edukasi terhadap masyarakat.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan penyediaan nomor khusus untuk pengaduan soal penerangan jalan umum bagi warga di Kabupaaten Jember, Jawa Timur. Partai berlogo ka’bah ini juga meminta pemerintah memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH).
