Jember (beritajatim.com) – Tren pernikahan dini dan ‘hamidun’ (hamil duluan) merisaukan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pernikahan dini menjadi awal tengkes dan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).
“Berdasarkan data perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur per Agustus 2023, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama yaitu 903 kasus. Angka ini sangat fantastis dan memprihatinkan,” kata Sugiyono Yongky Wibowo, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
“Kita malu dispensasi nikah pelajar kita tertinggi di Jawa Timur pada 2022. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jawa Timur menyebut 80 Persen karena hamil duluan dan 20 persen sisanya banyak sebab,” kata Feni Purwaningsih, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Yongky meminta Pemerintah Kabupaten Jember bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memperhatikan fenomena pernikahan dini. “Fraksi PPP mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk berusaha menekan angka perkawinan anak usia dini dan mengembalikan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku,” katanya.
Feni menyebut pentingnya peran Dinas Pendidikan dalam mengatasi persoalan ini. “Tugas besar Dinas Pendidikan sebagai benteng edukasi dan moral pelajar kita agar tidak ‘Hamidun’ (Hamil Duluan) dan menikah dini karena berbagai alasan,” katanya.
Menurut Feni, pernikahan usia remaja memicu sejumlah persoalan karena ketidaksiapan mental. “Muncul yang namanya cekcok dan konflik keluarga, suami tidak bertanggungjawab, istri yang tidak memahami kewajiban, terutama sebagai ibu yang harus mengasuh anak dengan baik,” katanya.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan telantarnya bayi anak, maupun ketidakmampuan ekonomi keluarga yang berujung pada perceraian yang melahirkan janda-janda muda merisaukan Feni. “Ujungnya lagi-lagi angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) kita tetap sulit dientaskan. Begitu terus terjebak dalam lingkaran setan,” katanya.
Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan adalah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2023. PKS ingin Peningkatan anggaran Dinas Kesehatan hingga level puskesmas bisa dimaksimalkan untuk penyelesaian kasus tengkes (stunting) dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
“Tambahan anggaran ini harus ditunjukkan dengan realisasi maksimal program-program unggulan, khususnya program besar pengentasan stunting,” kata Feni. [wir]
