Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyitir pesan ulama karismatik dan sastrawan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus untuk mengkritik sektor pendidikan.
KUMPULAN BERITA Fraksi PKB Jember
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti isu infrastruktur kesehatan. Salah satunya soal bangunan gedung di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang tak difungsikan.
Sejumlah guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluhkan ketiadaan cuti libur saat musim libur siswa setelah ujian.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan dilema. Perusahaan ini mengalami jatuh bangun selama 54 tahun dari penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penerima ‘sedekah’ berupa penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak puas dengan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mereka mendesak pemerintah daerah tak hanya mengandalkan pajak dan retribusi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempersoalkan penyewaan rumah dinas camat. Klausul ini akhrnya dihapus dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meresmi meniadakan retribusi parkir berlangganan, setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.
Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuduh pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seolah-olah kejar tayang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik Bupati Hendy Siswanto yang menjawab pandangan umum fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2023 ala kadarnya saja.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak dan retribusi yang sudah diberikan kepada negara, menyusul pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati Hendy Siswanto.









