Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti isu infrastruktur kesehatan. Salah satunya soal bangunan gedung di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang tak difungsikan.
“Pada Rumah Sakit dr. Soebandi milik pemerintah, ada bangunan yang telah lama mangkrak,” kata Hafidi, juru bicara PKB, dalam sidang paripurna keempat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, di gedung DPRD Jember, Senin (27/11/2023) malam.
“Jangan sampai gedung mangkrak ini menjadi tempat hantu-hantu bersarang karena terlalu lama mengalami ketidakjelasan proses kelanjutan Pembangunan. Kami minta perhatian untuk segera ditindaklanjuti oleh bupati, agar anggaran daerah yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Hafidi.
Hafidi mengingatkan, kurangnya fokus pada upaya efisiensi penggunaan anggaran. “Meskipun disebutkan bahwa efisiensi harus ditingkatkan, namun tidak ada rincian atau langkah-langkah spesifik yang diuraikan untuk mencapai hal ini,” katanya.
“Kekurangan-kekurangan detail ini membuat sulit untuk mengukur keberhasilan atau peningkatan yang spesifik dalam efisiensi keuangan daerah. Maka tak ayal di dalamnya dipenuhi dengan pos keuangan yang defisit, karena dipengaruhi penggunaan anggaran yang kurang konkret dan tidak terperinci dalam analisis sektor-sektor,” kata Hafidi.
PKB juga menyoroti adanya pemanfaatan tenaga ahli kesehatan yang kurang sesuai. Padahal pendidikan mereka telah dibiayai melalui beasiswa daerah, baik di kalangan dokter maupun perawat,” kata Hafidi.
Dalam pandangan PKB, Jember harus memperoleh manfaat dari pembiayaan pendidikan tenaga kesehatan tersebut. “Jangan sampai tenaga kesehatan yang telah dibantu biaya pendidikannya ini ditempatkan di ruang tugas yang kurang strategis. Di beberapa rumah sakit, jebolan sarjana Kesehatan hasil beasiswa daerah justru mengurus hal-hal teknis di luar kompetensi nakes yang semestinya,” kritik Hafidi. [wir]
