Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi seluruh sopir ambulans desa awal tahun 2024. Sopir ambulans harus mengantongi rekomendasi dari kepala desa setempat.
KUMPULAN BERITA Komisi D DPRD Jember
“Ini tamparan keras bagi kami, karena apapun yang terjadi di desa itu yang ditanyakan terlebih dahulu adalah kepala desanya. Ini di mana kadesnya, bagaimana tanggungjawabnya,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang Apdesi Jember Kamiluddin
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah mencari solusi bentuk bantuan rutin yang akan diberikan untuk pondok pesantren. Pemberian bantuan untuk pondok pesantren dalam bentuk hibah membuat pemberian bantuan tersebut tak bisa dilakukan terus-menerus.
Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, jadi kunci perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember tak bisa jor-joran merekrut PPPK karena dibatasi pagu belanja pegawai.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai penundaan perekrutan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini sebagaimana diserukan Forum Honorer Jember tidak realistis. Sementara itu penambahan jumlah kuota guru PPPK yang direkrut juga sulit dilakukan.
Forum Honorer Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan atau guru tahun ini ditunda. Hal ini dikarenakan kuota untuk guru terlalu sedikit yakni 26 formasi.
Puluhan orang guru honorer duduk bersila membacakan salawat di ruang lobi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (3/10/2023). Mereka memprotes sedikitnya jumlah kuota guru untuk perektutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan sekolah swasta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan belum bisa terlibat dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) terhadap para tenaga ad hoc Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, absen dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD setempat, di gedung parlemen, Selasa (15/8/2023).
