Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan sekolah swasta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
“Pada 2024 nanti, bupati harus berfokus pada pemerataan layanan pendidikan. Bukan hanya memperhatikan SD dan SMP negeri. Tapi sekolah swasta yang berpotensi dan lebih dibutuhkan masyarakat lebih membutuhkan perhatian luar biasa dari bupati. Jangan malah dibiarkan,” kata Ketua Komisi D Hafidi, Jumat (18/8/2023).
Pemerintah daerah tak perlu membangun sekolah-sekolah negeri baru, khususnya sekolah menengah pertama, untuk pemerataan pendidikan. “Perhatian dan keberpihakan dukungan sekolah swasta terhadap pendidikan cukup besar. Terbukti sekolah tsanawiyah dan SMP swasta cukup banyak. Peran masyarakat sangat besar, tinggal bagaimana mengaturnya saja. Belum tentu mutu pendidikan sekolah swasta lebih jelek,” kata Hafidi.
Pemkab Jember diminta Hafidi memetakan kebutuhan sekolah-sekolah swasta. “Sarana infrastruktur saya rasa itu kebutuhan pokok yang harus diperhatikan. Tapi ada penunjang yang perlu diperhatikan seperti kebutuhan laboratorium komputer untuk teknologi informasi. Anggaran ini tidak muncul,” katanya.
Hafidi menekankan bahwa, selain kesehatan, pendidikan adalah layanan dasar yang tak bisa ditawar dalam pengalokasian anggaran. “Urusan pendidikan dan kesehatan adalah leading sector yang tak bisa ditawar, kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan,” katanya.
Hafidi secara umum belum mau menjelaskan detail prioritas anggaran yang perlu dialokasikan Pemkab Jember dalam APBD 2024. “Nanti dulu, kami masih mau melihat besaran anggaran. Anggaran kita pada APBD 2023 dan 2024 ini tersedot untuk pelaksanaan pemilu,” katanya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan beritajatim.com, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, rehab bangunan sekolah membutuhkan anggaran tak sedikit. “Ada sekolah-sekolah kita yang cukup lama tidak diperbaiki, sehingga ada beberapa lokal yang ambruk. Ada ratusan (bangunan) lokal,” katanya.
Menurut Hendy, Pemerintah Kabupaten Jember membutuhkan anggaran Rp 250 miliar untuk memperbaiki bangunan-bangunan tersebut. “Sekitar 325 sekolah yang harus kami perbaiki. Bukan satu kompleks rusak semua. Hanya beberapa kelas yang rusak dan itu berisiko bahaya. Genteng-genteng kami turunkan, sehingga terlihat berlubang,” katanya,
Hafidi menyambut baik keinginan Hendy itu. “Pada 2023 ini masalah infrastruktur masih menjadi penyakit serius, terutama di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saya kira kondisinya mempriharinkan. Bukan hanya perlu perhatian, tapi perlu perhatian luar biasa,” katanya.
“Tapi Komisi D menginginkan itu bukan hanya berhenti di program. Kami ingin itu direalisasikan. Artinya program yang disampaikan harus pas, sehingga jadi realita yang bisa diterima masyarakat,” kata Hafidi. [wir]
