KUMPULAN BERITA Komisi D DPRD Jember

Jaminan sosial untuk 70 ribu petugas penyelenggara pemilu ad hoc di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta penyelenggara pemilu tingkat bawah untuk diasuransikan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 2.282 orang warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah…

Pencairan insentif untuk 23 ribu guru ngaji tertunda, menunggu Perubahan APBD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini. Gara-gara perubahan nomor rekening dari honor kerohanian menjadi pemberian keuangan khusus.

“Apa benar mereka dikasih THR Rp 50 ribu – 100 ribu? Tidak usah mbulet. Saya hanya tanya apa benar?”

Kepala Disnaker Jember Bambang Rudianto mengingatkan, ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR.

Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, mempersoalkan ketidakberanian Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten untuk menyalurkan insentif guru…

Realisasi insentif untuk guru ngaji sebesar Rp 39 miliar untuk 23 ribu orang guru ngaji, termasuk untuk program asuransi ketenagakerjaan, menanti lampu hijau

Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan modul kurikulum muatan lokal (kurlok) baca tulis Alquran.

Rumah Sakit Daerah Kalisat dan Rumah Sakit Daerah Balung Jember mengusulkan perubahan hari kerja dari enam hari menjadi lima hari