KUMPULAN BERITA DP3AKB Jember

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir sejak 1 Januari 2026, menyusul berlakunya Peraturan Daerah mengenai Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Namun penggabungan dengan organisasi perangkat daerah lainya ternyata belum sepenuhnya siap.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk menangani permberdayaan dan perlindungan perempuan maupun perlindungan anak.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Tabroni meminta pemerintah daerah memperhatikan aspirasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasu Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak peleburan tersebut.

Sejumlah aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasi Masyarakat Sipil membawa sejumlah kertas bertuliskan aspirasi dan protes, saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Djoko Susanto di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (19/3/2025).

Jember-Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak rencana penghapusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Muhammad Iqbal, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menyoroti peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan dampak peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Tren laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 meningkat. Universitas Jember menjadi bagian dari lembaga yang berperan mencegah kekerasan tersebut.

Jumlah pernikahan anak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman berkurang drastis. Bagian dari pencegahan tengkes.

Jember (beritajatim.com) – Berkurangnya rasio petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) atau penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tidak menghalangi Pemerintah Kabupaten Jember,…