Jember (beritajatim.com) – Sejumlah aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasi Masyarakat Sipil membawa sejumlah kertas bertuliskan aspirasi dan protes, saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Djoko Susanto di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (19/3/2025).
Koordinator JOMS Sri Sulistyani membawa kertas bertuliskan ‘Jember Gelap’. Sementara aktivis lainnya membawa kertas putih bertuliskan antara lain: ‘Save Perempuan’, ‘Save Anak’, ‘Save Perempuan & Anak’, dan ‘Save DP3AKB’.
Dalam kesempatan itu, para aktivis menyampaikan penolakan terhadap rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kepada Djoko yang didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Koeshar Yudiarto.
Budiman Widyanarko, salah satu aktivis, berharap pertemuan dengan Djoko akan membawa hasil positif. “Kebijakan peleburan DP3AKB ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar dikaji kembali,” katanya, usai pertemuan.
Peleburan DP3AKB dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rencananya, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diserahkan ke Dinas Kesehatan. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Dinas Sosial.
Pemkab Jember beralasan, peleburan akan lebih mempermudah kendali pelaksanaan program dan menghemat anggaran. Namun rupanya para aktivis masyarakat sipil punya pandangan berbeda dan lebih menitikberatkan pada kinerja spesifik DP3AKB selama ini.
Budiman memuji kinerja DP3AKB Jember selama ini dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh. DP3AKB berhasil membangun sinergi dengan elemen non pemerintah. “Termasuk dengan masyarakat sipil terkait isu perempuan dan anak,” katanya.
Selama ini DP3AKB sudah bekerja baik kendati belum optimal. “Kerja-kerja progresif selama ini perlu ditingkatkan,” kata Budiman.
Budiman mengingatkan, bahwa urusan perempuan dan anak tidak hanya soal pengendalian penduduk. “Tapi juga kasus kekerasan apapun, termasuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran. Juga bagaiman rentannya penghidupan. Jadi kami menganggap DP3AKB masih relevan untuk dipertahankan,” katanya.
Sementara itu, Djoko Susanto berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Jember sesuai kaidah birokrasi. “Kami akan koordinasikan dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi proses ini,” katanya.
“Nanti keputusannya seperti apa ya kita lihat. Tapi tentunya kita mesti memberikan reasoning, memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana usulan tadi, bahwa urusan gender bersifat spesifik, kompleks,,” kata Djoko.
“Namanya pembangunan itu ya membangun manusia. Bukan sekadar mendirikan bangunan. Walaupun mendirikan bangunan bagian dari pembangunan. Tapi pembangunan sejatinya adalah terwujudnya masyarakat manusia yang sejahtera,” kata Djoko. [wir]
