Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk menangani permberdayaan dan perlindungan perempuan maupun perlindungan anak.
KUMPULAN BERITA Dinsos Jember
Itqon Syauqi, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, didesak untuk menolak penggabungan atau merger Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berjanji tak akan mengabaikan isu perempuan dan anak maupun keluarga berencana setelah peleburan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Tabroni meminta pemerintah daerah memperhatikan aspirasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasu Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak peleburan tersebut.
Sejumlah aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasi Masyarakat Sipil membawa sejumlah kertas bertuliskan aspirasi dan protes, saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Djoko Susanto di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (19/3/2025).
Jember-Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak rencana penghapusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Muhammad Iqbal, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, menyoroti peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan dampak peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyerukan kepada seluruh warga miskin untuk mendatangi Dinas Sosial agar bisa menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pelayanan publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, era pemerintahan Bupati Hendy Siswanto-Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dinyatakan sebagai yang terbaik keempat nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.
