Jember (beritajatim.com) – Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berjanji tak akan mengabaikan isu perempuan dan anak maupun keluarga berencana setelah peleburan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Janji ini menjawab kekhawatiran aktivis masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS), bahwa penggabungan akan membuat isu perempuan dan anak terabaikan.
Peleburan DP3AKB dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rencananya, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diserahkan ke Dinas Kesehatan. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Dinas Sosial.
Sekretaris Dinas Kesehatan Jember Koeshar Yudianto menegaskan, penggabungan urusan keluarga berencana ke dinasnya tidak perlu dipermasalahkan. “Kalau digabung akan terjadi kolaborasi dan koordinasi lebih baik lagi,” katanya, ditulis Jumat (21/3/2025).
Selama ini Dinkes sudah berkolaborasi dengan DP3AKB. “Misalnya penanganan KB, dari DP3AKB punya Alkon (Alat Kontrasepsi), kebijakan, target, tapi pelaksanaan di lapanngan oleh orang Dinkes, dari bidang di wilayah,” kata Koeshar. Kader kesehatan Dinkes juga tergabung dengan tim yang dibentuk DP3AKB dalam penanganan tengkes.
Kepala Dinsos Jember Akhmad Helmi Luqman menjamin tidak akan ada perubahan program urusan perempuan dan anak yang sedang dan telah dilaksanakan DP3AKB jika digabung ke dinasnya. “Tetap seperti itu. Cuma kami support anggaran, sumber daya manusia yang memadai, membantu rekan-rekan aktivis di lapangan,” katanya.
Helmi mengatakan, ada banyak pilar sosial yang dimiliki Dinsos Jember di lapangan. “Monggo digunakan semuanya. Bisa telepon, cek lokasi, assessment, dan apa yang harus kita laksanakan untuk memberikan kepedulian terhadap perempuan dan anak di desa maupun di kampung,” katanya.
“Di wilayah yang sangat pelosok pun kami punya pilar-pilar sosial yang bisa digunakan rekan-rekan aktivis perempuan berkolaborasi bersama. Kami siap all out membantu dua bidang ini dan tidak akan berubah,” kata Helmi.
Komitmen Koeshar dan Helmi ini membuat Pelaksana Tugas Kepala Dinas P3AKB Regar Jeane Dealen Nangka optimistis dengan penggabungan itu. Namun dia bisa memahami kekhawatiran para aktivis tersebut. “Karena ini sesuatu yang baru. Khawatir terhadap sesuatu yang baru itu wajar,” katanya.
Regar berharap peleburan tersebut diikuti perpindahan pegawai. “Idealnya pegawai yang ada tetap diikutkan dalam penggabungan tersebut, untuk menjaga ritmen pekerjaan yang sudah berjalan. Harapannya seperti itu. Tapi itu semua kembali ke pimpinan,” katanya.
Helmi setuju dengan Regar. “Harapan kami orangnya pun tetap dan berkolaborasi dengan aktivis perempuan yang sudah sering berkolaborasi dengan DP3AKB,” katanya.
Menanti pelaksanaan merger dinas ini, Dinas P3AKB akan tetap melaksanakan program prioritas penanganan tengkes. “Sekarang di DP3AKB sedangf kita rumuskan. Rencana aksi akan kita lakukan pada 2025. Tugas-tugas DP3AKB tetap kami laksanakan sebagaimana mestinya sampai nanti keputusannya bagaimana,” kata Regar. [wir]
