Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi menyambut baik bimbingan teknis terkait penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diharapkan menjadi langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memperkuat peran operator data desa dan pilar-pilar sosial, guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan Desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan data yang faktual dari tingkat RT/RW hingga Kabupaten, agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran, manfaat bagi masyarakat Jombang,” kata Bupati Warsubi dalam sambutannya.
Acara sosialisasi yang diadakan pada Sabtu (28/2/2026) di Pendopo Kabupaten Jombang ini juga dihadiri Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, Wakil Bupati Jombang Salmanudin, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya mengakhiri ego sektoral data sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Mulai tahun 2025, data kemiskinan akan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan akan disajikan dalam bentuk pemeringkatan Desil (1-10).
“Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” ujar Gus Ipul.
Sosialisasi ini juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam memverifikasi data bantuan sosial. Jika ada ketidaksesuaian seperti penerima bantuan yang memiliki aset mewah, masyarakat dapat melaporkan melalui aplikasi resmi Cek Bansos.
“Kami juga membuka ruang bagi partisipasi publik melalui mekanisme digital. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi,” tambahnya.
Sebagai hasil dari evaluasi dan pemutakhiran data yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Kementerian Sosial RI menemukan hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bansos, yang mengindikasikan pentingnya pemutakhiran data secara berkala.
Gus Ipul juga mengunjungi dan berdialog dengan siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang. Sekolah Rakyat, yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026, diperuntukkan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem.
“Kami melihat perkembangan yang sangat positif dari Sekolah Rakyat ini, yang memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Kementerian Sosial RI berkomitmen untuk memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. [suf]
