Jombang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan mekanisme pemutakhiran data bantuan sosial (bansos) dalam acara bertajuk Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi yang diselenggarakan di Pendapa Kabupaten Jombang, Sabtu 12 Februari 2026.
Gus Ipul menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam pembaruan data bansos untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, proses pemutakhiran data bansos dimulai dari tingkat yang paling dasar, seperti RT, RW, Lurah, dan Desa, yang bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) serta Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. Semua pihak ini berkolaborasi di bawah koordinasi Bupati setempat.
“Nanti hasil pemutakhirannya kita bawa ke Jakarta, diolah oleh BPS, dan kemudian nanti disajikan dalam bentuk data hasil pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Data itu sudah disajikan dalam peringkat, mulai dari Desil 1 sampai Desil 10. Tentu ini memudahkan intervensi pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan juga memberikan perlindungan sosial,” jelas Gus Ipul.
Salah satu fitur penting yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pemutakhiran data adalah aplikasi Cek Bansos. Dalam aplikasi ini, masyarakat bisa mengajukan usulan maupun sanggahan mengenai data bansos melalui fitur ‘Usul Sanggah’.
Selain itu, ada juga jalur lain seperti Command Center 021-171 yang beroperasi selama 24 jam dan WhatsApp Center di 0877 atau 08877171171. Semua saluran ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan informasi terkait pemutakhiran data.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa selain jalur partisipasi, pemerintah terus memperkuat jalur formal yang melibatkan RT, RW, Kelurahan, dan Desa. “Kita ingin perkuat jalur formal ini. Nah, bagi yang mungkin ingin melengkapi data-data dari jalur formal itu, sekali lagi silakan lewat jalur partisipasi. Artinya, setiap kita punya kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data,” ungkap Gus Ipul.
Dalam wawancara tersebut, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah konkret untuk memastikan bansos sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan. Tahun lalu, sekitar 45% data keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai tidak sesuai kriteria.
Hal ini menjadi dasar untuk melakukan pengecekan lapangan yang melibatkan lebih dari 12 juta KPM di seluruh Indonesia. “Ternyata hampir 2 juta yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria dari 12 juta itu,” katanya.
Langkah lain yang diambil adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi data. Dengan digitalisasi sistem bansos yang kini sedang berjalan, Gus Ipul berharap proses pemberian bantuan dapat lebih efisien dan transparan.
“Kita juga sedang digitalisasi bansos. Ini nanti bansos kita ini akan dibantu oleh suatu aplikasi yang disiapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tambah Gus Ipul.
Pemutakhiran data ini akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan hasil yang dipublikasikan oleh BPS. Hasil pemutakhiran akan menjadi pedoman utama untuk penyaluran bansos berikutnya, sehingga diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan. [suf]
