Jember (beritajatim.com) – Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah konsisten melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan tak membuat kebijakan menyimpang.
APBD 2025 sudah disepakati bersama oleh Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat dan DPRD Kabupaten Jember, Kamis (21/11/2024). “Kami mengingatkan bahwa dalam pembahasan terdapat dinamika-dinamika saat pengusulan dari setiap komisi-komisi, untuk merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan oleh pemerintah daerah,” kata Nilam Noor Fadilah, juru bicara Fraksi Golkar Amanah.
Nilam menegaskan, semua usulan yang telah menjadi sebuah keputusan bersama hendaknya dilaksanakan pemerintah daerah tanpa mengurangi dan menghilangkan kesepakatan bersama. “Pembahasan-pembahasan yang telah disepakati bersama semestinya menjadi tujuan kita bersama dalam pencapaian pembangunan tahun 2025,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.
Fraksi Golkar Amanah berharap pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan-kebijakan baru yang menyimpang dalam pelaksanaan APBD 2025. “Kami sebagai bagian dari DPRD Jember telah berupaya maksimal memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” kata Nilam.
M. Ahmad Birbik Munajil Hayat, juru bicara Fraksi Golkar Amanah, dalam pandangan umumnya berharap, beberapa hal yang sudah direncanakan dalam APBD 2025 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 4.276 triliun dapat tercapai atau bahkan terlampaui. “Meskipun tantanan dan permasalahan ke depan diprediksi masih dinamis,” katanya.
Birbik mengingatkan, dana transfer pusat ke Jember dari tahun ke tahun selalu menurun. “Ini tidak sesuai dengan apa yang dibangga-banggakan selama ini oleh bupati Jember atas prestasi-prestasinya,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber- sumber pendapatan. “Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan tidak sekadar membelanjakan dan menghabiskan anggaran,” kata Birbik.
Sumber-sumber pendapatan alternatif, menurut Birbik, perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien. “Kami meminta satuan kerja perangkat daerah bekerja keras dan bergerak cepat, cermat, dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian target-target yang hendak dicapai bisa terpenuhi serta serapan anggaran bisa dimaksimalkan,” kata Birbik. [wir]
