Dalam siaran pers resminya, LBHA MKN menyatakan, LP2B 20 kecamatan di Jember berkurang 4.025,79 hektare. Temuan ini didasarkan pada perbandingan data SK Bupati Jember Nomor 188.45/472/1.12/2022 dengan SK Bupati Jember 188.45/313/11.2/2024.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Jember (beritajatim.com) – Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Jember, Jawa Timur tengah bekerja keras mempersiapkan dapur…
Dua kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi dinyatakan tak lagi memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan surat keputusan Bupati Muhammad Fawait, tertanggal 6 Agustus 2025.
Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terkejut, karena Surat Keputusan Bupati Muhammad Fawait yang merevisi luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan pangan pertanian berkelanjutan tidak mencantumkan dua kecamatan.
DPRD Kabupaten Jember saat ini tengah membahas hibah tanah untuk Kepolisian Daerah Jawa Timur yang diajukan Bupati Muhammad Fawait. Sebelumnya pada masa pemerintahan Bupati Faida dan Hendy Siswanto, polisi juga pernah mendapatkan hibah. Namun tanah yang dihibahkan pada masa Fawait lebih luas dibandingkan dua bupati sebelumnya.
Bupati Muhammad Fawait menghibahkan 47 hektare tanah berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, untuk Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Reputasi Bufford sebagai jurnalis cukup masyhur. Dia menjadi penilis dan editor majalah bergengsi New Yorker sejak 1995. Sebelumnya, dia juga menjabat editor Majalah Granta selama 16 tahun, dan pada 1989 menjadi penerbit Granta Books.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengajukan dana hibah untuk kegiatan tahun anggaran 2026 kepada pemerintah daerah setempat.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Kesehatan setempat untuk mencari solusi agar bisa melunasi tunggakan tujuh bulan gaji 56 sopir ambulance desa.
Setelah dua kali melayangkan surat permohonan rapat dengar pendapat, perwakilan sopir ambulance desa akhirnya bisa bertemu Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (13/8/2/2025).
