DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun revisi ini harus diikuti inovasi.
KUMPULAN BERITA pembahasan Perda Jember
Fraksi Partai Nasional Demokrat meminra Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan akselerasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW).
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan direvisi. Pemerintah daerah diminta tidak mudah menerbitkan izin.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak dan retribusi yang sudah diberikan kepada negara, menyusul pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati Hendy Siswanto.
Parlemen mendukung rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun Pemerintah Kabupaten Jember diminta mewaspadai pergerakan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diharapkan menangkal tren perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Barang milik daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur dikelola selama tiga tahun dengan memakai payung hukum peraturan bupati. Pemerintah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu prioritas regulasi daerah yang menjadi perhatian eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Hendy Siswanto mengakui masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga di tingkat kecamatan dan desa. Mengawali itu, Bupati Hendy Siswanto mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga untuk dibahas dan disahkan DPRD setempat.
