Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meresmi meniadakan retribusi parkir berlangganan, setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.
KUMPULAN BERITA Fraksi PKS Jember
Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik tak adanya layanan ambulans gratis dalam program kesehatan gratis Jember Pasti Keren (Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien).
Bisnis jaringan imternet berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemerintah daerah perlu segera menertibkan setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.
Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuduh pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seolah-olah kejar tayang.
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah batu ujian bagi lembaga eksekutif dan legislatif daerah. DPRD Jember berharap kesepakatan bersama tak meleset.
“Berdasarkan data perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur per Agustus 2023, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama yaitu 903 kasus. Angka ini sangat fantastis dan memprihatinkan.”
Fraksi PDI Perjuangan dan Bupati Hendy Siswanto satu sikap soal perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur menyoroti kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diterima pemerintah daerah dari pusat.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak dan retribusi yang sudah diberikan kepada negara, menyusul pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati Hendy Siswanto.
Parlemen mendukung rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun Pemerintah Kabupaten Jember diminta mewaspadai pergerakan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
