Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkap persoalan di tubuh organisasi perangkat pemerintah daerah (OPD). Mereka mengingatkan perlunya kepemimpinan OPD yang bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan benar.
KUMPULAN BERITA fraksi pdip jember
Mereka meminta Bupati Hendy Siswanto memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2024 bisa lebih maksimal.
Dengan mengutip Tan Malaka, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan yang buruk.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan dilema. Perusahaan ini mengalami jatuh bangun selama 54 tahun dari penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penerima ‘sedekah’ berupa penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Danang Kurniawan, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dengan disahkannya perda ini, berarti pemerintah daerah harus mengalokasikan Rp 15 miliar dari APBD di setiap tahun selama lima tahun.
Kami menilai, akan sulit mencapai target tersebut di atas, karena menurut pernyataan Saudara Bupati, anggaran pada APBD 2024 akan didominasi belanja wajib,” kata Hadi.
Fraksi PDI Perjuangan memanfaatkan sidang paripurna kedua pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (15/11/2023), untuk menanyakan pencalonan kembali Bupati Hendy Siswanto dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kurang proporsional. Belanja modal dianggap terlalu minim.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempersoalkan penyewaan rumah dinas camat. Klausul ini akhrnya dihapus dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai masih banyak sektor pajak yang belum dibahas secara serius, yang sebenarnya berpotensi memberikan pendapatan daerah.
