Jember (beritajatim.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkap persoalan di tubuh organisasi perangkat pemerintah daerah (OPD). Mereka mengingatkan perlunya kepemimpinan OPD yang bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan benar.
Hal ini diungkapkan dalam sidang paripurna keempat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, di gedung DPRD Jember, Senin (27/11/2023) malam.
“Dalam praktiknya, kami masih melihat tingginya ego sektoral, antara OPD –OPD di lingkungan Pemkab Jember. Satu sama lain, seolah terpisah dengan tegas. Padahal seharusnya, antar OPD merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, dan saling berkesinambungan dalam mengemban amanat rakyat,” kata Tabroni, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Tabroni mengingatkan, visi dan misi ‘Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ bisa tercapai dengan mulai membangun suasana biokrasi yang sehat dan dinamis. “Ke depan, kami ingin agar tidak ada lagi istilah OPD anak emas dan OPD buangan,” katanya.
Tabroni mengatakan penyebutan tersebut serinngkali menimbulkan presepsi negatif. “Terlebih, juga akan menimbulkan salah tafsir, karena terdapat OPD yang tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” katanya.
Sementara itu, Kristian Andi Kurniawan, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, meminta Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengevaluasi dan jika perlu segera mengganti kepala OPD yang tidak bisa melaksanakan tupoksi dengan baik. Catatan terhadap sejumlah OPD ini sudah diserahkan kepada Sekretaris Daerah Hadi Sasmito.
Fraksi Partai NasDem mengingatkan kepada birokrat, komitmen menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama dalam melaksanakan pemerintahan. “Sering gagalnya rencana kegiatan di Pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” kata Andi.
“Kami juga meminta kepada Pemkab Jember untuk segera mengisi jabatan ganda di lingkungan OPD Kabupaten Jember dengan jabatan definitif, agar pelaksanakan kegiatan berbasis APBD bisa berjalan dengan optimal,” kata Andi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Hafidi menyoroti perlunya upaya terobosan mengenai struktur OPD Kabupaten jember. “Kami berharap bupati mampu menempatkan figur yang kompeten di pos OPD masing-masing,” katanya.
“Kompetensi dan kesesuaian bidang saja belum cukup. Dibutuhkan figur pimpinan OPD yang berani mengambil terobosan dan akrobat kebijakan demi mencapai kemaslahatan masyarakat Kabupaten Jember,” kata Hafidi. Pemilihan figur yang tepat ini, menurut Hafidi, akan menjadi pembeda Bupati Hendy Siswanto dengan bupati-bupati Jember sebelumnya. [wir]
