Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengalokasikan dana bantuan bagi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dalam Anggaram Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
KUMPULAN BERITA fraksi pdip jember
Fraksi PDI Perjuangan dan Bupati Hendy Siswanto satu sikap soal perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023 dengan berat hati. Hal ini dikemukakan juru bicara fraksi Tabroni, saat membacakan pandangan akhir dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (29/9/2023) malam.
Fraksi PDI Perjuangan mengkritik penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bupati Hendy Siswanto menjawabnya dengan menyodorkan fakta dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak dan retribusi yang sudah diberikan kepada negara, menyusul pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati Hendy Siswanto.
Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diharapkan menangkal tren perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Sidang paripurna akhir pengesahan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (23/6/2023) malam, diwarnai insiden lampu padam.
Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam revisi Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa. Saat ini eksekutif dan legislatif sedang membahas revisi perda tersebut.
Saat ini rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tengah dibahas oleh parlemen dan pemerintah daerah.
Kahyangan adalah badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perkebunan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969. Perda itu diperbarui beberapa kali, terakhir Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember.
