Bojonegoro (beritajatim.com) – Menutup kalender anggaran tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencatatkan performa keuangan yang cukup progresif. Hingga ketok palu penutupan tahun pada 31 Desember 2025, realisasi belanja daerah dilaporkan hampir menyentuh target utama yang dipatok pemerintah daerah.
Laporan terbaru ini menjadi pemutakhiran penting setelah sebelumnya serapan anggaran sempat dipantau ketat pada pekan terakhir Desember. Berdasarkan data final, Pemkab Bojonegoro berhasil merealisasikan 79,94 persen anggaran dari target sasaran sebesar 80 persen.
Detail Capaian Anggaran Akhir Tahun
Dari total pagu APBD 2025 yang mencapai Rp7,8 triliun, dana yang berhasil terserap untuk pembangunan dan operasional daerah menyentuh angka Rp6,2 triliun. Meski menunjukkan tren positif, angka ini menyisakan dana tak terealisasi sekitar Rp1,58 triliun yang secara otomatis akan masuk dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, mengonfirmasi bahwa perhitungan ini merupakan hasil rekapitulasi menyeluruh hingga detik terakhir tahun anggaran.
“Capaian kita berada di angka 79,94 persen. Ini sangat mendekati target 80 persen yang sebelumnya telah kita tetapkan,” ujar Anie, Jumat (2/1/2025).
Sebaran Belanja di Berbagai Sektor
Anie merinci bahwa hampir seluruh pos belanja menunjukkan performa di atas 50 persen. Berikut adalah rincian serapan pada beberapa sektor kunci:
– Belanja Pegawai: Terserap Rp1,7 triliun (77,88%) dari pagu Rp2,2 triliun.
– Belanja Barang dan Jasa: Terealisasi Rp1,31 triliun (78,28%) dari pagu Rp1,6 triliun.
– Belanja Hibah: Mencapai Rp272 miliar dari alokasi Rp326 miliar.
– Bantuan Sosial (Bansos): Terserap Rp114 miliar dari total anggaran Rp170 miliar.
Sorotan Legislatif Terkait Silpa
Meski angka serapan mendekati 80 persen, besarnya nilai Silpa yang mencapai Rp1,5 triliun tidak luput dari perhatian legislatif. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran Pemkab, namun tetap memberikan catatan kritis.
Menurut Lasuri, besarnya sisa anggaran tersebut menunjukkan masih adanya ruang efisiensi atau kendala eksekusi program yang perlu dievaluasi pada tahun 2026 agar manfaat APBD bisa lebih dirasakan masyarakat secara utuh tanpa menyisakan saldo yang terlalu besar di kas daerah. [lus/suf]
