Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya tengah mempertimbangkan skema penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah dampak konflik Timur Tengah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan angkutan umum dan sepeda pada hari tertentu.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan wajib Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkot. Namun, sistem Work From Anywhere (WFA) sudah lama diterapkan sebagai alternatif.
“Kalau Pemkot Surabaya itu tidak ada WFH dulu-dulu. Yang ada WFA,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Menurut Eri, kebijakan WFH baru akan diberlakukan jika sudah ada arahan resmi dari Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, melalui kementerian terkait.
“WFH kita tunggu arahan dari Pak Presiden. Kalau itu sudah ditetapkan oleh kementerian di hari apa, maka semua daerah harus mengikuti,” jelasnya.
Sementara itu, dalam penerapan WFA, Pemkot Surabaya telah mengatur pola kerja ASN dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.
ASN yang bekerja di balai RW diminta menggunakan sepeda angin, terutama bagi yang rumahnya berdekatan. Sedangkan ASN yang berkantor di Balai Kota diarahkan untuk memanfaatkan transportasi umum.
“Kalau rumahnya dekat dan bekerja di Balai RW, cukup menggunakan sepeda. Kalau jauh, kami minta menggunakan transportasi umum,” pungkasnya. (rma/but)
