Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berlanjut pada Juni 2026.
KUMPULAN BERITA wfh
DPRD Jawa Timur memperketat pengawasan pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Jatim.
Wacana penerapan kembali kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta sebagai solusi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu perdebatan.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan pola kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengombinasikan work from home (WFH) dan work from office (WFO). Kebijakan ini tak hanya menyasar efisiensi anggaran, tetapi juga mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.
Untag Surabaya siapkan kuliah daring tiap Jumat dan WFH 50 persen. Kebijakan mengikuti edaran Mendiktisaintek, mulai diterapkan pekan depan.
Pemkab Jombang terapkan kebijakan WFH setiap Jumat untuk ASN sebagai langkah transformasi digital, efisiensi birokrasi, dan pengurangan polusi udara
Pemerintah Kota Pasuruan memutuskan untuk tidak mengikuti langkah daerah lain dalam menerapkan pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) mulai diterapkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja seiring dengan upaya efesiensi energi, memicu sorotan publik. Sekalipun kebijakan tersebut tetap berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi menerapkan kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, secara resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jum’at bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi setempat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.
