Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah pengunduran diri sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah gejolak pasar modal yang terjadi belakangan ini. Menurut Hasto, langkah tersebut merupakan sebuah keteladanan baru dalam budaya kepemimpinan di Indonesia.
“Kesediaan seorang pejabat untuk meletakkan jabatan saat menghadapi persoalan besar adalah cerminan dari standar etika tinggi,” kata Hasto menjawab wartawan di Gedung Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Hasto mengatakan, pengunduran diri massal ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi sistem pengawasan keuangan nasional. Hasto mengingatkan setiap keputusan ekonomi yang diambil pemerintah harus tetap berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat agar tidak mudah goyah oleh spekulasi pasar global.
Ia pun menyebut jabatan bukanlah sekadar kursi kekuasaan, melainkan amanah berat yang menuntut pertanggungjawaban nyata. Di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu, Hasto mendorong agar otoritas moneter dan fiskal segera melakukan sinergi yang solid guna memitigasi dampak guncangan di pasar keuangan agar tidak merembet ke ekonomi masyarakat bawah.
“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil bekerja sama. Berbagai persoalan yang terjadi di sektor keuangan dan pasar modal jangan sampai mengganggu sektor riil. Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus dikedepankan di atas segalanya,” ujar Hasto.
Seperti diketahui, krisis di jajaran regulator keuangan ini menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada 28–29 Januari 2026. Setelah Iman Rachman mundur dari jabatan Direktur Utama BEI, publik dikejutkan dengan mundurnya tiga pejabat kunci OJK, yakni Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner I.B. Aditya Jayaantara. (kun)
