Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pembukaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, yang dihelat di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan pada Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan usulan pembangunan tingkat desa dengan prioritas pembangunan daerah.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji dan sejumlah perwakilan dari Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan, Kepala Desa, serta tokoh agama dan masyarakat dari lima kecamatan di Jombang, yakni Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan instrumen penting dalam menyelaraskan usulan desa dengan prioritas pembangunan nasional. “Musrenbang adalah momentum untuk penajaman dan kesepakatan terhadap usulan pembangunan. Seluruh program harus terintegrasi untuk mendukung kualitas hidup rakyat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Warsubi.
Pada tahun 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Tema ini bertujuan untuk menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai fondasi yang terhubung langsung dengan industri pengolahan dan pasar digital, sehingga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk transparansi, bupati memaparkan capaian pembangunan tahun sebelumnya yang meliputi peningkatan jalan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lima kecamatan. Bupati juga mengungkapkan kebijakan baru melalui program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera) yang mengalokasikan anggaran peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp1 Miliar per kecamatan dan PJU sebesar Rp200 Juta.
Bupati Warsubi juga menekankan pentingnya pengembangan wirausaha baru dalam mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mencetak lebih banyak pengusaha mikro di setiap dusun, dengan memberikan modal sebesar Rp5 juta per orang untuk usaha seperti budidaya puyuh dan telur ayam.
“Kami ingin setiap dusun memiliki penggerak ekonomi,” ujar Bupati Warsubi, menambahkan bahwa selain memberi modal, program ini juga bertujuan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Langkah ini selaras dengan tren penurunan angka pengangguran di Jombang. Bupati Warsubi mencatat bahwa pada akhir 2024, angka pengangguran di Jombang tercatat sebanyak 28.700 jiwa, dan pada 2025 angka tersebut berhasil ditekan menjadi 25.600 jiwa. Penurunan tersebut berkat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa prioritas usulan tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan PJU. Hadi juga menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rakornas, Kabupaten Jombang akan memperkuat pengelolaan sampah dengan menggerakkan Bank Sampah di tingkat RT, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,2 juta per RT.
Sementara itu, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) Jombang, Hartono, menjelaskan bahwa meski menghadapi tantangan fiskal, Pemkab Jombang tetap berkomitmen untuk menjaga pemerataan pembangunan.
“Kami tetap mensimulasikan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan agar pembangunan berjalan adil dan tepat sasaran,” jelas Hartono.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah diatur, Pemkab Jombang berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bupati Warsubi pun berharap agar seluruh delegasi dapat menghasilkan keputusan yang orientasinya pada hasil nyata bagi kemajuan daerah, sejalan dengan visi “Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua”. [suf]
