Kuota 30 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak terisi karena tak ada pelamar yang memenuhi persyaratan ambang batas nilai ujian atau passing grade.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan waktu kepada Dinas Kesehatan setempat hingga Maret 2024 untuk memastikan semua bidan aktif dan ada di setiap desa.
Kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, melaporkan adanya kekosongan obat di puskesmas, sehingga pasien harus membeli obat di apotek swasta. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember akan menjatuhkan sanksi kepada puskesmas yang alami kekosongan persedian obat-obatan.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi seluruh sopir ambulans desa awal tahun 2024. Sopir ambulans harus mengantongi rekomendasi dari kepala desa setempat.
“Ini tamparan keras bagi kami, karena apapun yang terjadi di desa itu yang ditanyakan terlebih dahulu adalah kepala desanya. Ini di mana kadesnya, bagaimana tanggungjawabnya,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang Apdesi Jember Kamiluddin
Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menangkap 49 orang tersangka kasus narkoba selama November – Desember 2023. Ada pasangan suami istri dan tiga perempuan di antara tersangka.
Pabrik produsen pupuk organik milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya resmi berdiri, di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Rabu (27/12/2023). Ini salah satu ikhtiar mengatasi kelangkaan pupuk sekaligus mengembalikan kesuburan tanah.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kecewa dua aktivis difabel tidak lulus tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun pemerintah daerah tak berdaya, karena hak untuk meluluskan peserta adalah wewenang pemerintah pusat.
Tak lolos tes seleksi untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dua orang aktivis difabel melayangkan protes. Mereka merasa mengalami diskriminasi dari panitia seleksi.
Satuan Polisi Pamong Praja mulai merazia badut jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini bagian dari upaya menekan pertumbuhan jumlah badut jalanan.
