Jakarta (beritajatim.com) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam mengawal masa transisi kelembagaan baru. Langkah taktis pada tahun pertama ini dinilai berhasil meletakkan fondasi kokoh bagi tata kelola haji nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Muhadjir Effendy saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang digelar di Lapangan Makodau, Jakarta, pada Sabtu (4/7/2026).
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan, kehadiran Penasihat Khusus Presiden ini sekaligus memberikan bobot strategis terhadap arah kebijakan evaluasi total yang sedang digodok oleh kementerian.
Muhadjir menegaskan bahwa serangkaian terobosan regulasi yang dieksekusi Kemenhaj sepanjang fase operasional di Tanah Suci terbukti menorehkan lompatan kualitas yang sangat terukur.
“Ini adalah tahun pertama proses transisi. Saya kira kita semua dapat menyaksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Lompatan yang dilakukan pada masa transisi ini juga sudah sangat baik, termasuk upaya membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi,” kata Muhadjir Effendy di lokasi Rakernas.
Membangun Ekosistem Haji Berkelanjutan
Mantan Menko PMK ini menguraikan bahwa modernisasi dan integrasi ekosistem haji merupakan keputusan makro yang visioner. Pola ini menggeser orientasi kerja kementerian agar tidak sekadar terjebak pada rutinitas operasional tahunan, melainkan fokus pada penciptaan sistem jangka panjang.
Melalui standardisasi ekosistem yang matang, perlindungan dan pemenuhan hak-hak jemaah haji reguler asal Indonesia dipastikan dapat berjalan lebih konsisten, adaptif, serta memiliki daya tahan proteksi yang kuat dari tahun ke tahun.
Secara khusus, Muhadjir menyampaikan rasa terima kasih kepada Menhaj Mochamad Irfan Yusuf dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. Duet kepemimpinan baru ini dinilai sukses membangun komunikasi lintas sektoral yang cair namun tetap profesional.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri Haji dan Umrah atas kerja sama yang luar biasa. Kolaborasi yang dibangun telah menjadi modal penting dalam mengawal proses transisi sekaligus meningkatkan kualitas layanan haji bagi masyarakat,” tutur Muhadjir.
Agenda Rakernas Evaluasi Haji 2026 ini diposisikan sebagai panggung konsolidasi nasional yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur kementerian, daerah, hingga tim pengawas teknis di Arab Saudi.
Seluruh data performa layanan, catatan kritis dari jemaah, hingga pemetaan sirkulasi logistik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) akan dibedah secara mendalam untuk melahirkan rekomendasi final.
Output dari forum strategis ini diharapkan mampu menjadi panduan utama dalam menyusun skema mitigasi dan peningkatan fasilitas, sehingga operasional pelayanan jemaah haji Indonesia pada tahun-tahun berikutnya berjalan semakin humanis dan berkualitas tinggi. [ian/MCH]
