DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyetujui perampingan kedudukan struktur organisasi tata kerja (KSOTK) pemerintah daerah setempat menjadi 26 perangkat daerah, dalam sidang paripurna, Sabtu (28/6/2025) malam.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah daerah tengah memeriksa pendapatan keuangan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membandingkannya dengan tingkat pelayanan masing-masing.
Koperasi Merah Putih Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memfasilitasi petani rakyat untuk mengekspor kopi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Jawa Timur, melayani ratusan permohonan administrasi kependudukan, saat pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan Cinta Statistik (Bunga Desaku Cantik), di Desa Sidomulyo, 27-28 Juni 2025.
Saat ini ada upaya untuk menghapus sejarah, menghapus akar budaya, dan sekaligus menghapus lingkungan hidup di Indonesia melalui serangkaian proyek yamg diprakarsai pemerintah.
‘Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatangeraan Indonesia‘. Buku hasil kolaborasi dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar dan pendiri Warung Arsip Muhidin M. Dahlan ini diterbitkan EA Books pada Mei 2025 lalu.
Tidak menerima gaji selama enam bulan, sejak Januari hingga Juni 2025, membuat sopir ambulans desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja serabutan untuk membiayai keluarga.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyiapkan skema Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk mengkomodasi para sopir ambulans desa yang tidak terekrut dalam seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lima puluh enam orang sopir ambulans desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima gaji sejak Januari hingga Juni 2025. Dua orang perwakilan sopir ambulans desa mengadukan nasib kepada Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Kamis (26/6/2025).
