Seorang suami di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menganiaya dan merantai kaki istrinya dengan besi selama empat hari, 23-27 Juni 2025.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Manajemen Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, Jawa Timur, disarankan belajar banyak ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
Jember (beritajatim.com) – Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 belum mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, Jawa…
Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Jember 2025-2029 menyebutkan, pendirian BUMD Pangan sebagai satu dari tujuh program ‘Cinta Petani, Nelayan, Peternak, dan UMKM’.
Gara-gara siswa SMP Negeri 2 Jember bertamasya ke Bali, Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memanggil Udik Kristyono, sang kepala sekolah, dalam rapat dengar pendapat, Senin (30/6/2025).
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak transparansi keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Beasiswa yang dibentuk pemerintah daerah. Diharapkan tidak ada bekas anggota tim sukses saat pemilihan kepala daerah yang terlibat agar tidak memantik kecurigaan.
Keputusan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tidak melakukan konsultasi publik dalam pembahasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankhir RPJMD) 2025-2029 memicu kekecewaan.
Rapat pembahasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankhir RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 tidak akan melibatkan masyarakat.
Perubahan struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, hendaknya diikuti peningkatan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mampu menjalankan perubahan struktur organisasi tersebut dengan baik.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan perubahan struktur besar-besaran birokrasi. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember mendukung, namun juga memberikan catatan.
