Malang (beritajatim.com) – Wacana penerapan kembali kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta sebagai solusi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu perdebatan. Meski terlihat solutif, dua pakar dari universitas ternama di Malang sepakat menilai kebijakan ini tidak efektif jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan perbaikan infrastruktur transportasi.
Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin S.AP., M.PA., menegaskan bahwa WFH sebenarnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM secara nasional.
Menurutnya, kebijakan ini lebih banyak berdampak pada efisiensi internal instansi, bukan pada cadangan energi negara.
“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum merata. Namun untuk penghematan BBM, ini tidak signifikan. Kebijakan ini justru lebih ke arah penghematan energi lain seperti listrik atau internet di kantor dan efisiensi anggaran,” ujar Andhyka Jumat, (10/4/2026).
Andhyka menilai pemerintah seharusnya menyentuh akar permasalahan dengan memperketat kuota penggunaan BBM dan memperbaiki transportasi publik agar masyarakat secara sukarela beralih dari kendaraan pribadi. Ia juga khawatir jika WFH dilakukan di hari-hari tertentu, seperti hari Rabu atau Jumat, justru akan disalahgunakan untuk libur panjang (long weekend) yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.
Senada dengan hal tersebut, Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., memperingatkan adanya fenomena Work From Anywhere (WFA). Jika pekerja tidak tetap tinggal di rumah, maka konsumsi BBM tetap akan tinggi.
“Yang dikhawatirkan justru ketika orang yang mestinya WFH berubah jadi WFA. Mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke kafe atau tempat lain, sehingga tujuan efisiensi energi tidak maksimal,” jelas Prof. Vina.
Selain itu, ia menyoroti adanya pergeseran beban ekonomi. Saat WFH, biaya listrik dan internet yang semula ditanggung perusahaan atau negara kini berpindah menjadi beban rumah tangga pekerja. Hal ini dianggap bisa memberatkan kelompok pekerja berpenghasilan rendah jika tidak ada kompensasi yang adil.
Kedua pakar sepakat bahwa jika WFH tetap ingin diterapkan, pemerintah harus membangun sistem yang komprehensif, bukan kebijakan yang bersifat parsial. Andhyka menyarankan adanya pengawasan ketat melalui teknologi, seperti absensi berbasis titik koordinat (geofencing) untuk memastikan pegawai tetap berada di rumah.
Ia juga menegaskan bahwa WFH tidak boleh menyentuh sektor-sektor krusial. “Kebijakan ini tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Prof. Vina mengingatkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja kantoran dan pekerja lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dengan paket kebijakan yang lebih lengkap, termasuk bantuan atau subsidi bagi mereka yang terdampak secara ekonomi.
“Jika tidak dirancang dengan adil dan komprehensif, kebijakan WFH ini justru berisiko melahirkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat,” tutupnya. (dan/ian)
