KUMPULAN BERITA PPPK Jember

Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai penundaan perekrutan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini sebagaimana diserukan Forum Honorer Jember tidak realistis. Sementara itu penambahan jumlah kuota guru PPPK yang direkrut juga sulit dilakukan.

Forum Honorer Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan atau guru tahun ini ditunda. Hal ini dikarenakan kuota untuk guru terlalu sedikit yakni 26 formasi.

Puluhan orang guru honorer duduk bersila membacakan salawat di ruang lobi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (3/10/2023). Mereka memprotes sedikitnya jumlah kuota guru untuk perektutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.

Fraksi PDI Perjuangan dan Bupati Hendy Siswanto satu sikap soal perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur menyoroti kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diterima pemerintah daerah dari pusat.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyediakan kuota lima persen atau setara dengan 10 aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Jumlah ini melampaui kuota minimal dua persen.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diizinkan merekrut 201 orang aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Usulan awalnya adalah formasi untuk 202 orang.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan formasi 202 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah mencapai 29,1 persen. Pengangkatan pegawai baru dilakukan dengan penuh pertimbangan agar tak melampaui batas 30 persen sebagaimana ketentuan dari pemerintah pusat.

Bupati Hendy Siswanto kembali menegaskan pentingnya posisi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dia akan mempertahankan tenaga honorer sampai ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.