Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menindaklanjuti seluruh matriks hasil evaluasi gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Amggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023.
KUMPULAN BERITA Perubahan APBD Jember 2023
Dua bulan jelang berakhirnya masa tahun anggaran 2023, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur baru terserap separuh. Turunnya evaluasi gubernur Jatim terhadap Perubahan APBD 2023 diharapkan mempercepat penyerapan anggaran.
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah batu ujian bagi lembaga eksekutif dan legislatif daerah. DPRD Jember berharap kesepakatan bersama tak meleset.
“Berdasarkan data perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur per Agustus 2023, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama yaitu 903 kasus. Angka ini sangat fantastis dan memprihatinkan.”
Fraksi Pandekar DPRD Jember, Jawa Timur, yang beranggotakan legislator Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mengingatkan Bupati Hendy Siswanto tentang potensi persoalan pada tahun politik dan potensi bencana alam.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik Bupati Hendy Siswanto yang menjawab pandangan umum fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2023 ala kadarnya saja.
Fraksi Partai Nasional Demokrat kecewa terhadap jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2023.
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023 dengan berat hati. Hal ini dikemukakan juru bicara fraksi Tabroni, saat membacakan pandangan akhir dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (29/9/2023) malam.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, disahkan pada waktu sekitar satu jam sebelum tengah malam, Jumat (29/9/2023). Hanya tersisa waktu sekitar 2,5 bulan untuk dilaksanakan.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah setempat untuk serius menangani isu lingkungan hidup. Pemkab Jember dinilai belum terlihat memperhatikan persoalan ini sungguh-sungguh.
