Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023 dengan berat hati. Hal ini dikemukakan juru bicara fraksi Tabroni, saat membacakan pandangan akhir dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Jumat (29/9/2023) malam.
“Demi kepentingan bersama, dan demi berjalannya roda pembangunan di Kabupaten Jember, Fraksi PDI Perjuangan, dengan berat hati, sembari mengucap bismillahirrahhmanirrahim, menyatakan menyetujui,” kata Tabroni, saat membacakan pandangan akhir fraksi secara daring.
Namun, lanjut Tabroni, Fraksi PDI Perjuangan tetap akan menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan Kabupaten Jember.
PDI Perjuangan prihatin dengan data yang dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur pada 10 Agutus 2023 yang menempatkan Kabupaten Jember pada peringkat ke 37 dari 38 kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur. “Atau dengan kata lain Jember merupakan Kabupaten nomor kedua angka kemiskinan dan stuntingnya,” kata Tabroni.
“Hal itu menunjukkan bahwa selama ini Pemkab Jember terlalu banyak melakukan kegiatan rapat dan agenda seremonial, daripada menangani kemiskinan dan stunting yang lebih terukur dan terarah,” kata Tabroni.
Tabroni menyatakan, bupati Jember juga belum sama sekali menjawab pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya. Dalam pandangan umum di sidang paripurna sebelumnya, PDI perjuangan mempertanyakan dorongan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM dan pertanian, dorongan konektivitas antarwilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan, peningkatan pembangunan sumber daya manusia.
PDI Perjuangan juga mempertanyakan dorongan pariwisata berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian budaya, penguatan layanan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah, penjagaan keberlangsungan lingkungan dan peningkatan ketahanan bencana daerah, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi.
Ditanya soal masalah kemiskinan itu oleh wartawan, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, data yang dilansir PDI Perjuangan berdasar data tahun 2018. “Coba dibuka lagi. Tahun 2023 tidak dimunculkan. Tahun 2023 kita sudah bagus. Kemiskinan kita tidak nomor 2 lagi, kalau gak salah nomor 12 atau 14. Angka kemiskinan kita turun,” katanya.
“Angka stunting kita bukan nomor 2 lagi. Kita malah cuma enam persen. Hari ini SKI (Survei Kesehatan Indonesia) terakhir. Pengganti SSGI yang asal survei itu. Random ceknya hanya seribu dan tidak full, sekarang ada SKI. Mudah-mudahan dengan SKI akan lebih bagus lagi karena akan kita kawal,” kata Hendy.
Hendy justru khawatir terhadap risiko stunting. “Kalau stunting, seribu hari hilang, tapi jangan nambah lagi yang baru. Risiko ini yang harus kita jaga. Ini PR bersama-sama. Pernikahan dini PR kita bersama. Bukan hanya Pemkab Jember. Semua masyarakat Jember, tokoh masyarakatm instansi lain, orang tua, lingkungan juga punya andil,” katanya. [wir]
