“Menurut kami harus ada tindakan dan sanksi tegas. Jangan sampai tindakan tersebut mencederai semangat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional kita,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Selasa (4/11/2025).
KUMPULAN BERITA Komisi B DPRD Jember
Serapan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dua bulan menjelang akhir 2025 baru mencapai 23 persen dari total anggaran Rp 26 miliar.
Warga Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, meminta Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur turun tangan mengatasi kontroversi pabrik penggilangan padi.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta pemerintah daerah untuk mendata akurat para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Candra Ary Fianto, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak melakukan kunjungan kerja menjelang akhir tahun anggaran 2025.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat sering mengundang pelaku pariwisata agar terjalin kesepahaman.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) mendorong diciptakannya sebuah regulasi dan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau yang telah berusia lebih dari 20 tahun.
Setelah bertahun-tahun tak terdengar, keberadaan Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ) dipertanyakan aktivis Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).
Mochamad Sigit Boedi Ismoehartono, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengaku khilaf atas peredaran informasi soal hilangnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari.
