Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat sering mengundang pelaku pariwisata agar terjalin kesepahaman.
Agus Khoironi, anggota Komisi B DPRD Jember, mengatakan, jarangnya pertemuan antara pemangku kepentingan pariwisata dengan pemerintah daerah terlihat dari banyaknya kritik terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jember (Riparkab) 2025-2040, Selasa (23/9/2025) kemarin.
Salah satu kritik yang terlontar adalah tidak adanya penyesuaian isi raperda dengan aspirasi dan masukan pelaku bisnis pariwisata yang telah diberikan dalam uji publik pada 2022.
Agus mengatakan, Perda Riparkab sangat dibutuhkan pelaku pariwisata. “Kita sebenarnya ingin pelaku wisata nyaman,” katanya, ditulis Jumat (26/9/2025).
Agus berharap dalam raperda tersebut ada narasi yang memastikan perikatan kerja sama lokasi wisata antara lembaga sepertii Perhutani dan pemerintah desa sebagaimana di Papuma. Dengan demikian ada pemberdayaan masyarakat. “Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri,” katanya.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Tabroni mengatakan, di lapangan beberapa kali ditemui konflik antara badan usaha milik desa (BUMDes) dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) terkait dengan penghasilan dari lokasi wisata.”Ini soal-soal yang harapan kita perda ini bisa menjawab hal-hal tersebut,” katanya.
Agus juga ingin pemerintah membangun fasilitas umum untuk pariwisata. “Arah Jember terkait dengan pariwisata. harus kita perbaiki lagi, karena selama Jember masih belum ‘on’ terkait pariwisata,” katanya.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan dimerger pada 2026, Hal ini mengkhawatirkan Agus. “Saya ngotot waktu (pembahasan) itu, kalau bisa namanya Dinas Pariwisata dan Olahraga, pariwisata di depan bukan olahraganya,” katanya.
“Cuma masalahnya pemikirannya (pemerintah) berbeda. Jadi harus muncul olahraga dulu baru pariwisata kayak itu. Hal-hal seperti itu memang yang harus kita sinergikan,” kata Agus. Di sinilah diperlukan pertemuan intensif dengan para pelaku pariwisata. [wir]
