Jember (beritajatim.com) – Tiga fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti pendirian pabrik pupuk organik oleh pemerintah daerah setempat, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2023.
Pabrik produsen pupuk organik milik Pemerintah Kabupaten Jember ini resmi berdiri, di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Rabu (27/12/2023). Dibangun dengan anggaran Rp 3,2 miliar, pabrik ini memproduksi pupuk organik bermerek Si Jempol (Jember Pupuk Organik Lengkap) dan diikhtiarkan untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi sekaligus mengembalikan kesuburan tanah.
“Kami menyoroti fakta, bahwa meskipun telah dibangun pabrik pupuk organik, namun permasalahan pupuk masih menjadi kendala utama bagi petani di Kabupaten Jember. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam mengatasi masalah tersebut,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ikbal Wilda Fardana.
Ardi Pujo Prabowo, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, menyebut pabrik pupuk bukan solusi dan justru menimbulkan masalah hukum. “Sampai-sampai para petani kita menjerit: harus kepada siapa kami mengeluhkan soal pupuk ini?” katanya.
Ardi kemudian membandingkan penanganan krisis pupuk dengan renovasi alun-alun. “Jangan salahkan jika ada petani kita, rakyat kita, iri dan sakit hati dengan bupati, karena ada fakta di depan mata mereka, bahwa alun-alun lebih penting dari pada nasib mereka,” katanya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan masukan bahwa keberadaan pabrik pupuk organik tersebut perlu dievaluasi, karena tidak berjalan sesuai yang dikehendaki. “Akibatnya hanya akan menghabiskan anggaran tanpa kemanfaatan yang jelas,” kata Hadi Supaat, juru bicara fraksi.
PDI Perjuangan berpendapat, perlu strategi yang lebih konkret dalam menyelesaikan permasalahan krisis pupuk ini. “Beberapa di antaranya adalah perlunya revitalisasi kepengurusan kelompok tani, sehingga pengurus kelompok tani memiliki kemampuan yang memadai,” kata Hadi.
Pemkab Jember, lanjut Hadi, juga perlu memfasilitasi penyusunan RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok) dan meningkatkan pemberdayaan petani, melalui berbagai pendidikan, pelatihan, dan transformasi teknologi yang lebih serius.
Sementara itu, Fraksi PPP menyerukan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kendala dalam distribusi dan penggunaan pupuk secara menyeluruh. “Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari kelanjutan masalah ini dan mencari solusi yang lebih efektif,” kata Ikbal.
Fraksi PPP mendorong Pemkab Jember untuk bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, termasuk pabrik pupuk organik dan komunitas petani. “Tujuannya untuk menemukan strategi yang lebih tepat guna dalam mengatasi kendala distribusi, ketersediaan, dan harga pupuk organik di Kabupaten Jember,” kata Ikbal.
Bupati Hendy Siswanto menjelaskan, Kementerian Pertanian telah menambah alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 90 persen dari e-RDKK, tambahan 63 persen pupuk NPK bersubsidi, dan 103 persen NPK FK. Berdasarkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, e-RDKK akan direvisi setiap empat bulan sekali dalam tahun berjalan.
Menurut Hendy, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jember juga telah merevitalisasi kelompok Tani melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan kemampuan kelompok. Mereka juga meningkatkan peran dan partisipasi petani milennial dalam mendukung perkembangan kelompok tani.
Alokasi pupuk bersubsidi maupun perbaikan e-RDKK merupakan kewenangan pusat. “Kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian telah merevisi e-RDKK, dan diharapkan permasalahan data e-RDKK bisa terselesaikan,” kata Hendy.
“Fasilitasi penyusunan RDKK ini diupayakan melalui penyusunan secara online dan bersama-sama antara penyuluh, stake holder dan pengurus kelompok tani,” kata Hendy, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).
Pembangunan pabrik pupuk organik tidak menegasikan kebutuhan pupuk kimia bersubsidi petani. Hendy mengatakan, permasalahan pupuk harus diikuti pembenahan kualitas tanah untuk mencukupi nutrisi tanaman.
“Penggunaan pupuk organik akan menjadi solusi pada jangka panjang. Selain meningkatkan produktivitas, juga akan memperbaiki kualitas tanah,” kata Hendy.
Apalagi, lanjut Hendy, Pemkab Jember menjalin kemitraan dengan kelompok tani untuk pemanfaatan pupuk organik, dimulai dengan melakukan demo area di masing-masing kecamatan. Kelompok tani menyediakan kotoran hewan sebagai bahan produksi Si Jempol dan akan dikembalikan ke kelompok dalam bentuk pupuk organik siap pakai.
Pabrik pupuk organik itu saat ini sedang mempersiapkan bahan baku dan akan segera beroperasi kembali. Sejauh iini, 160 ton pupuk organik si Jempol telah didistribusikan ke petani yang menjadi demplot secara gratis. “Saat ini sedang persiapan untuk memproduksi tahap berikutnya,” kata Hendy.
Namun Hendy menyadari, pihaknya memerlukan banyak masukan untuk memperbaiki kualitas produksi pupuk organik tersebut. Selain perlu adanya perubahan pola pikir petani untuk tidak tergantung kepada pupuk kimia, untuk memperbaiki kesuburan tanah menuju pertanian ramah lingkungan. “Hal ini tentunya perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan,” katanya. [wir]
