Panitia Khusus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai, ada kesenjangan pemahaman antara pemangku kepentingan dunia usaha dengan pemerintah daerah setempat.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Anggaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dipangkas Rp 22,702 miliar. Anggaran sosialisasi peraturan daerah ditiadakan.
Seniman, budayawan, pegiat literasi menolak rencana penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Seruan penyelamatan gumuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur, didengungkan oleh masyarakat sebagai bagian dari konservasi alam. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember tengah menyiapkan peraturan daerah tentang lingkungan hidup.
Sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2025-2029 tidak sensitif gender dan anak.
National Paralympic Committee Indonesia (NPCI),orrganissi olahraga khusus penyandang disabilitas, meminta DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk memprakarsai peraturan daerah (perda) tentang olahraga.
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 dinilai tidak sinkron dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
Alun-alun Jember Nusantara dipuji ramah disabilitas. Sementara gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dikritik karena susah diakses penyandang disabilitas.
Aktivis kalangan disabilitas mengungkapkan kekecewan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2025-2029, dalam rapat di gedung DPRD Kabupaten Jember, Rabu (16/4/2025).
Fatayat dan Koalisi Perempuan Indonesia mempertanyakan ketidakhadiran legislator perempuan dalam rapat pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2025-2029, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Rabu (16/4/2025).
