Gerakan moral kawal dan kepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggema jelang sidang Paripurna.
KUMPULAN BERITA DPRD Blitar
Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati-Wakil Bupati Blitar terasa kian memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD 2026 di Kabupaten Blitar batal digelar. Bupati dan DPRD gagal sepakat soal anggaran 2026.
Kasus dugaan penelantaran anak dan istri oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP semakin memanas.
BK DPRD Kabupaten Blitar tengah menindaklanjuti kasus penelantaran istri dan anak yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota dewan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kota Blitar berinisial YTW. Pemeriksaan dilakukan di ruangan Command Center dan TMC Polres Blitar Kota.
Toko retail modern di Kabupaten Blitar kian menggurita. Data DPMPTSP memperlihatkan bahwa jumlah toko retail di Kabupaten Blitar telah mencapai 284 unit usaha.
Ratusan juru parkir (Jukir) se-Kota Blitar mengancam akan memboikot uang setoran parkirnya. Para jukir ini mengancam tidak akan menyetorkan uang penarikan parkir ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar.
Mahasiswa Blitar kirim nota kesepahaman ke DPR RI lewat ekspedisi usai aksi di DPRD Blitar. Mereka tak percaya DPRD mengawal tuntutan. Simak berita lengkapnya!
Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ini bukan hasil rancangannya.
