Banyak anggota DPRD Kabupaten Blitar tak hadir dalam tradisi Brokohan Pancasila. Warga mempertanyakan komitmen wakil rakyat pada momentum kebangsaan.
KUMPULAN BERITA DPRD Blitar
Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Blitar terus diperkuat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 menuai kritik tajam dari parlemen. Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka menyoroti alokasi anggaran untuk pemenuhan gizi
DPRD Blitar soroti SiLPA Rp393 miliar dalam LKPJ Bupati Rijanto. Serapan rendah dinilai hambat layanan publik dan pembangunan.
Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, Kabupaten Blitar kembali menunjukkan tajinya sebagai laboratorium toleransi yang kokoh.
TPT Kabupaten Blitar masih tinggi di atas rata-rata Jatim. Fraksi Golkar DPRD desak Pemkab lakukan evaluasi serius.
Sebuah ironi tengah membayangi dunia pendidikan di Kabupaten Blitar. Di tengah kampanye peningkatan literasi nasional, SDN Tlogo 2 Kanigoro Kabupaten Blitar
DPRD Kabupaten Blitar resmi mengesahkan enam Perda baru, termasuk aturan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan perlindungan produk lokal bagi UMKM.
Kasus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang menikah siri dan menelantarkan anak masih menggantung. Sudah 6 bulan lamanya.
RSUD Srengat mencatatkan pendapatan terendah se-Kabupaten Blitar tahun 2025. Capaian hanya 81% memicu sorotan tajam DPRD terkait kualitas pelayanan publik.
