Kemandirian fiskal menjadi keniscayaan bagi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk beradaptasi dengan pengetatan anggaran dari pusat pada tahun pertama pemerintahan Bupati Muhammad Fawait.
KUMPULAN BERITA Bupati Jember Muhammad Fawait
Penanganan kemiskinan dan keadilan tak bisa berhenti pada slogan, namun membutuhkan kekuatan fiskal. Kekuatan lobi politik menjadi kunci perjalanan setahun kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Jumantoro, seorang petani asal Kecamatan Arjasa, merayakan setahun pemerintahan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (20/2/2026) petang.
Data layanan kesehatan menarik perhatian Bupati Muhammad Fawait setelah dilantik menjadi Bupati Jember, Jawa Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025. Dia menghadapi ancaman krisis di depan mata.
Komisi B DPRD Kabuparen Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Muhammad Fawait untuk mengevaluasi dan mencopot Muhammad Djamil dari posisi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dn Perkebunan setempat.
Bupati Muhammad Fawait memberikan bomus berupa beasiswa untuk pemain Persid Jember yang berhasil menjadi juara ketiga Liga 4 Jawa Timur, setelah mengalahkan Persinga Ngawi 4-1 di Pamekasan, Minggu (15/2/2026).
Kedatangan para pemain Persid disambut nyala cerawat dari ratusan suporter di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/2/2026) malam. Mereka juga dijamu makan malam Bupati Muhammad Fawait di Hall Prajamukti, kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jalan Sudarman.
Banjir melanda 23 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 12-13 Februari 2026. Bupati Muhammad Fawait menyebut adanya dua persoalan.
Bupati Muhammad Fawait meminta pemerintah pusat tidak terlampau banyak memangkas dana transfer daerah ke Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem pemilihan dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk mencegah konflik di antara mereka.
