Jember (beritajatim.com) – Data layanan kesehatan menarik perhatian Muhammad Fawait setelah dilantik menjadi Bupati Jember, Jawa Timur, oleh Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025. Dia menghadapi ancaman krisis di depan mata.
Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggungan utang Rp 214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah. “Ketika dilantik, hanya hitungan minggu pada waktu itu rumah sakit kita bisa kolaps,” kata Fawait kepada Beritajatim.com, Kamis (19/2/2026).
Fawait terkejut saat mendapat informasi bahwa stok oksigen hanya tersedia untuk tujuh hingga 15 hari. Dia juga mendengar akan ada penghentian suplai barang-barang kebutuhan rumah sakit daerah.
Pemkab Jember berada di persimpangan jalan. “Kondisi rumah sakit hampir kolaps, tapi di satu sisi rakyat kami banyak yang miskin dan membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dan baik. Ini menjadi sebuah dilema. Mana yang mau diatasi terlebih dahulu,” kata Fawait.
Kenangan pahit masa kecil membayangi. “Saya ini kan anak kampung, anak desa. Saya melihat pada waktu saya masih kecil, tetangga saya sakit tapi dibiarkan di rumah karena keterbatasan biaya,” kata Fawait.
Lamat-lamat Fawait teringat pesan ibunya. “Kalau ada orang Jember sakit enggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang dosa bupati. Kalau ada seorang ibu mau melahirkan tapi melahirkannya tidak di tempat semestinya karena faktor biaya, yang dosa adalah bupati. Kalau ada bayi yang lahir dan meninggal bukan karena urusan takdir, tapi karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik karena faktor biaya, maka yang dosa bupati.”
Alumnus Universitas Airlangga ini kemudian mengundang sejumlah ahli di bidang hukum, kesehatan, dan ekonomi.
“Kami bekerja siang malam, bahkan pada saat Ramadan kadang-kadang bekerja sampai hampir sahur, untuk memastikan krisis kesehatan teratasi dan warga Jember bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tanpa mengorbankan nakes atau rumah sakit, karena mereka juga punya keluarga,” katanya.
Langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan efisiensi anggaran sebagaimana diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran pengadaan mobil untuk bupati saya batalkan. Beberapa anggaran yang tidak langsung berefek kepada masyarakat saya batalkan. Saya kumpulkan anggaran-anggaran tersebut untuk memastikan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas,” kata Fawait.
UHC Prioritas adalah program jaminan kesehatan daerah yang menjamin seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan gratis dan cepat, cukup dengan KTP/KK tanpa perlu mengurus administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlebih dahulu.
Namun tentu saja syaratnya tak mudah. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah itu harus di atas 98 persen dengan keaktifan di atas 80 persen, yang berarti membutuhkan komitmen anggaran Pemkab Jember.
“Anggaran yang tersedia dalam APBD 2025 awal masih kurang, sehingga kami melobi pemerintah pusat, termasuk kepada BPJS Kesehatan, meyakinkan mereka bahwa Jember mampu,” kata Fawait.
Fawait tidak melihat cara lain di luar UHC. “Kondisi kita waktu itu bisa dikatakan krisis di bidang kesehatan. Cuma sebagai pemimpin saya enggak boleh curhat kepada masyarakat, supaya masyarakat tetap tenang. Saya tidak menyampaikan bahwa rumah sakit hampir kolaps, utang di mana-mana, tapi masyarakat butuh pengobatan,” katanya.
Dengan UHC, Pemkab Jember membayar premi kepesertaan BPJS warga. “Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan gratis. Di satu sisi rumah sakit tetap bisa mendapatkan pendapatan, dan tenaga kesehatan tetap bisa digaji dan jasa pelayanan tetap bisa dibayar,” kata Fawait.
Program UHC Prioritas diberlakukan mulai 1 April 2025. Hanya kurang dari dua bulan setelah Fawait resmi menjadi Bupati Jember.
Setahun kemudian, Fawait bisa tersenyum. “Masyarakat Jember bisa berobat gratis dengan layak tanpa ada surat keterangan miskin atau keterangan tidak mampu. Tapi di satu sisi, kita bisa membuat rumah sakit daerah bisa mendapatkan kembali hidupnya,” katanya.
Kinerja keuangan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi membaik. “Hari ini pendapatan dr. Soebandi saja dalam sebulan terakhir Januari, saya update, kalau enggak salah Rp 31 miliar,” kata Fawait.
“Ini artinya rumah sakit kembali pulih, masyarakat bisa mendapatkan pengobatan gratis, dan kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit pemerintah hari ini sudah berangsur-angsur membaik,” kata Fawait. [wir]
