Jember (beritajatim.com) – Penanganan kemiskinan dan keadilan tak bisa berhenti pada slogan, namun membutuhkan kekuatan fiskal. Kekuatan lobi politik menjadi kunci perjalanan setahun kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Data kemiskinan di Kabupaten Jember cukup menohok. “Kemiskinan absolut kita nomor urut kedua di Jawa Timur, dan kemiskinan ekstrem kita adalah salah satu yang tertinggi. Sepuluh tahun terakhir ini kemiskinan kita tidak pernah di bawah angka 200 ribu jiwa. Walaupun terjadi pengurangan, tapi tidak pernah ada pengurangan signifikan.” kata Fawait.
Kemiskinan ini berdampak ke mana-mana. Angka tengkes atau stunting di Jember selama satu dekade terakhir selalu berada di nomor urut kedua. Begitu juga angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang berada di puncak. Populasinya berada di desa, tepi kebun, dan pinggir pantai.
Namun itu bukan satu-satunya persoalan yang harus dihadapi Fawait di tahun pertamanya. Ada 1.532 gedung sekolah di Jember rusak berat. “Tidak heran nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita jeblok dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, sekitar 70 persen infrastruktur pertanian di Jember dalam kondisi tidak baik. “Produksi padi kita yang kita pernah menjadi unggulan di Jawa Timur, hari ini kita juara empat, juara lima,” kata Fawait.
Di sektor layanan kesehatan, Fawait menilai, Universal Health Coverage (UHC) Priorias menjadi solusi untuk menjaga rumah sakit daerah tak kolaps dan warga miskin tetap terlayani.
Mengamen
Semua persoalan itu membutuhkan anggaran yang cukup untuk ditangani. Masalahnya, pemerintah pusat tengah melakukan penghematan dan mengatur kembali prioritas, sehingga dana transfer ke daerah pun dipangkas. Ini berpengaruh terhadap ruang fiskal Pemkab Jember.
Teoritis, investasi menjadi solusi. Namun Fawait melihat Jember tidak cukup kompetitif untuk menarik investor. “Kita tidak dilalui pintu tol, pelabuhan kita enggak ada, bandara kita mati,” katanya.
Maka di tahun pertamanya, Fawait mengambil keputusan untuk memangkas sejumlah mata anggaran sebagaimana perintah Presiden Prabowo. “Beberapa anggaran yang tidak langsung berefek kepada masyarakat saya batalkan,” katanya.
Namun itu saja tidak cukup. Masih ada banyak persoalan yang membutuhkan anggaran. Salah satunya layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak 2019 hingga 2024, ada kurang lebih 66 ribu warga Jember yang tidak kebagian blangko KTP.
Pengurusan KTP yang terpusat di kantor Dispendukcapil di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, juga merepotkan warga Jember yang tinggal jauh dari sana. Sesuatu yang menurut Fawait menunjukkan ketidakadilan. “Bayangkan, orang dari Silo, Jombang, dan Sumberbaru butuh waktu hampir dua jam untuk ke Dinas Kependudukan,” katanya.
Ini berdampak juga ke urusan penanganan kemiskinan. “Banyak kejadian orang tidak bisa mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan), tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, atau ketika mereka ingin mengurus kerja mengalami kesusahan karena pada waktu itu mereka kesulitan mengurus KTP,” katanya.
Dengan ruang fiskal terbatas dan minimnya investasi, Fawait menempuh jalan yang lain. “Mumpung presiden dan bupati dari Gerindra, saya ‘pecuti’ semua Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membantu saya ‘mengamen’ di Jakarta. Tahun pertama ini kami banyak ‘mengamen’ di Jakarta,” katanya.
Mengamen adalah istilah untuk menjelaskan aktivitas kegiatan melobi kementerian-kementerian untuk mengalokasikan sebagian anggaran dan program bagi Kabupaten Jember. Ini bukan sekadar mengamen. Ini juga menunjukkan kekuatan jaringan politik Bupati Fawait.
Hasilnya membuat Fawait tersenyum.
Persoalan Kependudukan dan Pendidikan Teratasi
“Dengan segala daya upaya meyakinkan pemerintah pusat, kami sudah menyediakan 68 ribu blangko KTP, sehingga hari ini tidak ada masyarakat Jember yang kekurangan blangko saat hendak mencetak,” katanya.
Pemkab Jember bisa melaksanakan program Peta Cinta yang memungkinkan 31 kantor kecamatan mencetak KTP. “Ini untuk memastikan masyarakat di desa tidak perlu jauh-jauh ke ke kota untuk mencetak KTP,” kata Fawait.
Hasil ‘mengamen’ di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menguak fakta bahwa selama ini data kerusakan berat gedung sekolah di Jember tidak pernah muncul dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Mungkin karena kepentingan akreditasi,” kata Fawait. Alhasil, tak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk memberikan dana besar setiap tahun.
“Maka kami memerintahkan untuk semua sekolah memperbarui data. Yang rusak dikatakan rusak, yang enggak rusak dikatakan enggak rusak.Akhirnya Jember pada 2025 mendapatkan revitalisasi sekolah terbesar se-Indonesia dari APBN, selain APBD Kabupaten sendiri,” kata Fawait.
Dengan anggaran itu, menurut Fawait, ada ratusan sekolah yang direvitalisasi. “Ada yang dapat anggaran besar, ada yang Rp 4 miliar, ada yang Rp 2 miliar, Rp 1 miliar, ada yang ratusan juta rupiah. Artinya kita memenuhi hak pendidikan anak-anak kita di Jember minimal diawali dari gedungnya juga harus layak,” katanya.
Masih di bidang pendidikan, Bupati Fawait memperbesar anggaran dan memperluas cakupan beasiswa perguruan tinggi yang sudah berjalan sejak dua masa pemerintahan bupati sebelumnya.
“Beasiswa kita insyaallah terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember, karena kami kasih kuota delapan ribu penerima, yang karena proses administrasi menjadi tujuh ribu sekian penerima,” katanya.
Mereka mendapat beasiswa kuliah S1 di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Mereka yang sebelumnya sudah menerima beasiswa itu tak perlu mengikuti tes ulang, dan bisa tetap menerima beasiswa tersebut hingga lulus kuliah.
Fawait juga memerintahkan nama kategori penerima beasiswa dari kalangan keluarga miskin diubah menjadi kategori afirmasi ekonomi. Dia tak ingin menciptakan stigma terhadap warga miskin. “Ini menjaga mental dan psikis anak-anak dari keluarga tidak mampu supaya tidak down,” katanya.
Beasiswa ini diperluas untuk kaum santri. “Ini baru muncul pada 2025,” kata Fawait.
Anggaran Pertanian Terbesar Selama 40 Tahun
Sementara itu untuk mengatasi problem pertanian, Fawait harus ‘mengamen; di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
“Kita lihat bahwa hampir 20 tahun tidak ada perbaikan infrastruktur pertanian yang signifikan di Kabupaten Jember. Tidak heran performa pertanian kita, sektor pangan kita, semakin lama semakin turun. Alhamdulillah kami bisa meyakinkan pemerintah pusat melalui program APBD Jember dan APBN,” kata Fawait.
Pemerintah pusat menggelontorkan program optimasi lahan, bantuan alat mesin pertanian, bantuan bibit, dan sejumlah program bantuan lainnya. Fawait menyebut gabungan APBD Jember dan APBN untuk sektor pertanian adalah yang terbesar selama empat dekade. “Ini komitmen kami untuk memenuhi hak pangan masyarakat Jember,” kata Fawait.
Mengaktifkan Bandara Notohadinegoro
Namun Fawait menyadari bahwa tak bisa terus-menerus berharap dari pemerintah pusat. “Membangun Jember harus membangun imej atau marketing rebranding Jember,” katanya.
Hal pertama yang harus ditepis Fawait dari benak publik adalah imaji Jember sebagai daerah yang terisolasi dan jauh dari Surabaya, karena hanya bisa dijangkau melalui jalan darat dan kereta api.
“Tidak dilalui tol, pelabuhan tidak ada, bandara tidak hidup. Maka kami berjuang sekuat tenaga, meyakinkan banyak pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun swasta, untuk me-rebranding Jember sebagai kabupaten yang tak lagi susah diakses,” kata Fawait.
Mengaktifkan Bandara Notohadinegoro menjadi opsi utama. “Alhamdulillah, dalam sejarah baru pada 2025, ada penerbangan dari Jember ke Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, dan Jember ke Bali yang merupakan pusat pertumbuhan pariwisata terbesar di Indonesia,” kata Fawait. [wir]
