Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang mencakup hampir seluruh lapangan usaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mojokerto. Pendataan ini menjadi langkah strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi dan struktur ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny, menjelaskan sensus tersebut akan menjangkau berbagai sektor usaha, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga jasa seperti keuangan dan kesehatan.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami akan mendata hampir seluruh lapangan usaha di luar tiga kategori yang tidak termasuk, yakni sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga,” ungkapnya, Rabu (18/3/2026).
Ia menambahkan, sensus ini menyasar seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 1–30 Juni 2026 melalui metode pengisian kuesioner secara online atau Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Pada periode ini, perusahaan skala besar akan menerima pemberitahuan melalui email untuk melakukan pengisian data secara mandiri.
Selanjutnya, tahap pendataan lapangan dijadwalkan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung atau door to door ke rumah tangga, bangunan usaha, serta perusahaan yang belum terdata atau tidak menggunakan metode online.
Dalam pendataan tersebut, BPS akan mengumpulkan berbagai informasi, mulai dari identitas usaha seperti nama, alamat, Nomor Induk Berusaha (NIB), status badan usaha, sektor kegiatan, produk utama, hingga jaringan usaha.
“Selain itu, karakteristik usaha juga akan didata, termasuk jumlah tenaga kerja, pemanfaatan internet, aktivitas lingkungan, ekonomi kreatif, kepemilikan sertifikat halal, izin BPOM, serta keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Tak hanya itu, sensus juga akan mencatat data ekonomi berupa nilai pengeluaran, pendapatan, serta aset usaha pada tahun 2025. Informasi sosial ekonomi seperti kondisi perumahan, kepemilikan aset, dan jumlah anggota keluarga juga menjadi bagian dari pendataan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS menyiapkan ratusan petugas di Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 871 Petugas Pencacah Lapangan (PPL), 120 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), 18 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), serta tambahan petugas dari perguruan tinggi.
BPS juga berharap dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai Surat Edaran Bupati Mojokerto tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk melalui sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat, karena hasil sensus ini akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” pungkasnya. [tin/beq]
