Jember (beritajatim.com) – Layanan cuci darah atau hemodialisis di Rumah Sakit dr. Soebandi di Kabupaten Jember tidak ideal sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Timur bagian timur.
“Saat ini hanya ada 19 tempat tidur atau unit sistem hemodialisis yang dimiliki, Target kami adalah 100 tempat tidur untuk hemodialisis,” kata Pelaksana Tugas Direktur RSD dr. Soebandi I Nyoman Semita, saat menerima kunjungan kerja Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, Jumat (20/6/2025).
Semita saat ini hendak melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan distributor untuk menambah kapasitas laynan. “Namun kemungkinan hanya bisa mencapai angka 30 tempat tidur. KSO ini dilakukan karena ada keterbatasan kemampuan distributor,” kata Semita.
Sebenarnya, dengan jumlah penduduk Jember yang mencapai 2,6 juta jiwa, dibutuhkan 260 tempat tidur hemodialisis. “Tapi ini sudah terbagi dengan Rumah Sakit Jember Klinik, Rumah Sakit Kaliwates, Bina Sehat, dan lain sebagainya. Tapi saat ini jumlahnya rata-rata masih di bawah 20 tempat tidur,” kata Semita.
Selain gedung hemodialisis, RSD dr. Soebandi hendak membangun unit khusus untuk radioterapi yang membutuhkan dana Rp 65-75 miliar. “Kami masih membutuhkan tempatnya, yang disebut dengan underground. Satu unit radioterapi membutuhkan underground yang kurang lebih biayanya Rp 20-25 miliar,” kata Semita.
Semita menyebut ini tantangan bagi dr. Soebandi. “Kami mendapat barang yang mahal, tapi kami harus membangun wadahnya, rumahnya kurang lebih Rp 20-25 miliar. Saya kurang tahu nanti dapat dana dari mana ini. Ujung-ujungnya kalau tidak dapat bantuan dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kemungkinan besar kami terpaksa melakukan kredit uang ke bank,” katanya.
Semita percaya dalam waktu 3,5 tahun pendapatan yang diperoleh dari layanan radioterapi ini sudah impas dengan biaya yang dikeluarkan. Namn konsekuensinya, pendapatan pegawai RSD dr. Soebandi yang diperoleh dari jasa pelayanan tidak akan dinaikkan.
“Mohon maaf nanti kalau japel agak tidak naik. Kita harus berani melakukan investasi terlebih dahulu daripada kita bagi japelnya, kemudian Rumah Sakit dr. Soebandi tetap tampak seperti puskesmas,” kata Semita.
Sementara itu untuk operasi bedah jantung, RSD dr. Soebandi sudah memiliki dokter spesialis. “Kami juga sudah mulai jalan operasi jantung terus. Tapi belum maksimal, karena setelah dihitung dengan klaim BPJS kita masih minus. Tapi saya memutuskan tetap harus berjalan walaupun minus, karena itu penting untuk branding rumah sakit,” kata Semita.
Semita ingin RSD dr. Soebandi bisa mengejar reputasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar di Malang. Apalagi dr. Soebandi sudah ditetapkan oleh gubernur pada 2015 sebagai rumah sakit pusat rujukan Jawa Timur bagian timur.
Sedikitnya jumlah tenpat tidur untuk pasien hemodialisis ini membuat anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin, geleng kepala.
“Memang agak ironis sebetulnya, karena untuk skala rumah sakit Bondowoso yang kota kecil dan bukan rumah sakit rujukan, kapasitasnya bisa 20 tempat tidur. Rumah Sakit dr. Soebandi yang besar dan rumah sakit rujukan cuma 19 tempat tidur,” katanya.
Khozin berjanji untuk membawa persoalan ini dalam rapat anggaran di DPR RI. Namun dia juga menyarankan agar pembangunan gedung tersebut dilakukan dengan model BOT (Build Operate Transfer) atau bangun guna serah yang menggandeng swasta.
Dengan model BOT, investor akan membiayai pembangunan gedung hemodialisis dan mengoperasikan konsesi selama 20-30 tahun untuk kemudian diserahkan ke dr. Soebandi sebagai aset. “Itu diperbolehkan secara undang-undang,” kata Khozin. [wir]
