Jember (beritajatim.com) – Situasi krisis ekonomi membutuhkan kreativitas dan kecermatan dalam menentukan opsi-opsi bisnis oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mendukung dunia bisnis lokal dengan memberikan sekian kemudahan berusaha.
“Bagi kita pelaku usaha, penting untuk menjaga cashflow agar aman. Selain itu juga perlu mengurangi utang yang agresif untuk pengembangan bisnis,” kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Edi Purwanto, Sabtu (21/3/2026).
Edi menyarankan kepada pelaku usaha untuk lebih berfokus pada bisnis-bisnis yang relatif lebih tahan pada potensi risiko tinggi, seperti agribisnis, food and beverage, kesehatan, dan pendidikan. “Pemerintah daerah dan pelaku usaha harus semakin bergandengan tangan memperkuat basis tersebut,” katanya.
Khusus untuk Jember, Edi menyarankan pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha agar fondasi sektor agribisnis lebih kuat.
“Apalagi potensi agribisnis Jember di wilayah Jawa Timur termasuk besar dan kuat. Pemkab juga perlu memberikan dukungan yang lebih kuat pada usaha mikro kecil menengah karena terbukti paling tahan goncangan dalam krisis,” kata Edi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia memasuki fase peringatan. “Pemerintah juga menyiapkan prediksi dan tiga skenario jika harus menghadapi situasi yang lebih buruk daripada saat ini sebagai efek situasi global terkini,” kata Edi.
“Ekonomi disebut aman jika defisit bisa dijaga di bawah tiga persen dengan kurs rupiah patokan APBN Rp 16.500. Namun saat ini cukup berat karena berpotensi defisit di atas tiga persen, dan ada kemungkinan terus mengalami kenaikan,” kata Edi.
“Kurs saat ini juga sudah di atas patokan APBN, bahkan di kisaran Rp 17 ribu dan harga minyak per barelnya juga merangkak naik. Tentu kondisi demikian menjadi alarm bagi kita, terutama para pelaku usaha karena berimplikasi pada perubahan asumsi dalam kalkulasi bisnis,” kata Edi.
Kenaikan harga BBM karena imbas harga minyak dunia dan kurs rupiah yang terus merangkak memiliki efek domino berupa kenaikan biaya produksi, biaya logistik, dan lainnya. “Otomatis pelaku usaha harus menaikkan harga jual dan implikasinya ke penurunan daya beli masyarakat,” kata Edi.
Ini diperkirakan mempengaruhi potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia. “Implikasinya pada berkurangnya lapangan pekerjaan secara signifikan,” kata Edi.
Dalam situasi krisis ekonomi, menurut Edi, birokrasi daerah perlu lebih memberikan perhatian kepada para pelaku usaha. “Beri mereka kemudahan-kemudahan iklim berusaha dengan reformasi birokrasi yang ramah usaha, ” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Edi, perlu sungguh-sungguh mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon pemodal untuk memperkuat sektor yang tahan krisis. [wir]
